Dermaga bongkar muat atau yang akrab disebut Dermaga KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) di Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), kian hari kondisinya kian memprihatinkan.
Betapa tidak, dermaga di-jantung kota Kuala Pembuang yang notabene ibu kota Kabupaten Seruyan ini terbengkalai bertahun-tahun, seolah tak tersentuh perhatian.
Padahal, dermaga berkonstruksi kayu ulin dan telah berdiri sejak Kabupaten Seruyan masih berstatus kecamatan tersebut merupakan jalur transportasi air dan logistik, pusat ekonomi, serta pelabuhan bongkar muat berbagai komoditas dari Pulau Jawa hingga Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan kapasitas sandar kapal-kapal kayu bertonase puluhan ton/GT (Gross Tonnage).
Dermaga ini juga menjadi urat nadi vital transportasi sungai yang menghubungkan ibu kota kabupaten menuju desa-desa terisolir di bantaran sungai Kecamatan Seruyan Hilir hingga Kecamatan Danau Sembuluh dan Hanau.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak hanya kondisi dermaga-nya. Tahun demi tahun berganti, pejabat kepala dinas terus berotasi, namun optimisme perbaikan pelabuhan yang di-ucapkan setiap kepala dinas ketika dilantik di Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan tak kunjung terealisasi.
Mulai dari Pieter Manginte, Idham BW Kusumah (2020-2025) lima tahun an, Taruna Jaya (2025), rencana rehab total pelabuhan di tangan mereka terseok-seok.
Dokumen wajahborneo.com, pada tahun 2021, Dishub sempat merehab ringan dermaga tersebut dengan anggaran mini yakni Rp133 juta.
“Awal anggarannya Rp200 juta, namun karena ada perubahan dan kendala lain, disepakati Rp133 juta,” kata Idham kepada media ketika itu (Februari 2022;).
Perihal rehab juga pernah dikorek Komisi II DPRD Seruyan yang saat itu beranggotakan Harsandi dan Alm. Syamsudin. DPRD menemukan jika pengadaan bahan-bahannya pun tidak sesuai.
Kini, 4 tahun berjalan sejak realisasi Rp133 juta itu, lagi-lagi tidak ada progres yang signifikan, rencana perbaikan seolah jalan di—tempat. Akhirnya bisa ditebak, pelabuhan bersejarah dan penopang ekonomi itu mengalami kerusakan parah di—berbagai sudut akibat terlalu lama dibiarkan.
Sejauh ini, belum terlihat plan A, B, atau C untuk memperbaiki secepat mungkin sarana yang menjadi salah satu urat nadi ekonomi kota Kuala Pembuang itu, Dishub hanya bertumpu dengan rencananya melobi Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Sayangnya, dokumen proposal yang dangkal, tidak komprehensif, dan faktual menyebabkan proposal kandas sebelum sampai di meja kepala balai.
“Usulan tersebut bisa ditindaklanjuti di—tahun 2024. Namun, ada kendala karena tidak ada dokumen teknisnya atau dokumen kurang lengkap, sehingga kami harus melengkapi dokumen teknis terkait seperti rancang bangun rinci atau Detail Engineering Design (DED) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Tiga dokumen ini yang harus disiapkan,” kata Kepala Bidang Prasarana dan Angkutan, Ahmad Nasruddin, (November 2023;).
Nasib Dermaga KP3 di—tangan ‘Orang Dalam’
Mantan Kepala Bidang Prasarana dan Angkutan di Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan, Ahmad Nasruddin, dipercaya Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas menggantikan Taruna Jaya yang pensiun terhitung sejak Agustus bulan lalu.
Ahmad Nasruddin bukanlah wajah baru di perhubungan Seruyan. Nasruddin bisa dibilang “orang dalam” karena pengabdiannya di dinas tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.
Dengan keberadaannya, Selanorwanda berharap Ahmad Nasruddin, membawa angin segar dengan berbagai terobosan dan ide-ide baru.
Bagaimana rencana rehab dengan pelabuhan KP3? Pekan lalu, wajahborneo.com sempat mewawancarai pria ramah itu.
Nasruddin mengatakan, operasional pelayanan angkutan perairan resmi direncanakan berpusat di Dermaga Sungai Mitak (area kantor BPBD Seruyan). Sementara, dermaga KP3 disiapkan sebagai halte sungai saja.
Nasruddin beralasan, difungsikannya Dermaga Sungai Mitak untuk memisahkan antara pusat keberangkatan atau pelayanan utama dengan titik naik-turun penumpang, sehingga tidak membingungkan masyarakat.
“Kami berupaya agar operasional kapal maupun perahu penumpang tetap berjalan tertib. Untuk pelayanan resmi keberangkatan, diarahkan melalui Dermaga Sungai Mitak. Sedangkan Dermaga KP3 nantinya akan difungsikan sebagai halte sungai yang difokuskan untuk naik-turun penumpang saja,” katanya.
Selain penataan operasional, katanya, pihaknya juga terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk rehab total dermaga KP3.
“Sebelumnya, untuk rehab dermaga KP3 ada usulan anggaran sebesar Rp17 miliar. Meskipun sempat mengalami penyesuaian, kami telah menyiapkan seluruh persyaratan teknis yang dibutuhkan,” ujarnya.
“Kami berharap usulan anggaran tersebut dapat direalisasikan oleh kementerian terkait agar pembangunan dan perbaikan fasilitas pelabuhan/dermaga di daerah dapat dituntaskan,” paparnya.
Per 29 September 2026, memasuki triwulan III Tahun Anggaran 2026, perbaikan dermaga KP3 tidak masuk dalam list ABPD murni maupun anggaran perubahan 2026. Sementara lobi proposal di Kemenhub melalui BPTD belum terkonfirmasi kelanjutannya. (*/Red3)