wajahborneo.com, Palangka Raya – Menyukseskan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 ini, Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara daring di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu, 27 Maret 2024.
Adapun Rakor tersebut membahas isu-isu strategis Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipimpin Penjabat (Pj) kepada daerah.
Rakor yang juga diikuti secara bersama-sama oleh Pj Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah. Sementara Pj Bupati Seruyan didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Bahrun Abbas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Kabag Pemerintahan.
Mendagri Titok Karnavian dalam paparannya mengatakan, tujuan dari Pemilu dan Pilkada serentak adalah untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, terjadi ketidaksinkronan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal.
Penyebabnya kata Titok, karena waktu pemilihan pemerintahan memiliki dua skema yang berbeda, keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan tingkat pusat (Presiden) dengan pemerintah Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan pemerintahan kabupaten/ kota (Bupati/Walikota, DPRD kabupaten/kota).
Titok mewanti-wanti agar penjabat kepala kaerah tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik.
“Kemendagri melakukan evaluasi pelaksanaan tugas penjabat kepala daerah secara rutin dan berkala, laksanakan amanah dan tugas dengan baik, Penjabat bupati harus memiliki kinerja yang lebih baik, penjabat kepala daerah harus dapat menjadi rol model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” paparnya.
