wajahborneo.com, Seruyan – Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melakukan sosialisasi, fasilitasi, penyusunan dokumen, surat surat instruksi sehingga sampai saat ini sesuai dengan surat Bupati Seruyan pada 15 November 2023, telah menyampaikan usulan PPTPKH seluas 137.522,97 hektar (Ha) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kahutanan Republik Indonesia (Kemen LKH-RI).
Selain itu, Pj Bupati Seruyan beserta kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait pada 24 Maret 2024 telah melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kahutanan Republik Indonesia (Kemen LKH-RI dan diterima langsung oleh Wakil Menteri DLHK.
Demikian disampaikan Staf Ahli Bupati bidang Perkenomian dan Pembangunan, Tunjarsyah mewakili Pj Bupati Seruyan saat membuka acara Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Kabupaten Seruyan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Seruyan, Rabu, 27 Maret 2024.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah BPKH-TL Wilayah XXI Palangka Raya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dan Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, Camat Se kabupaten Seruyan dan Lurah/ Kepala Desa dari 10 (Sepuluh) kecamatan di Kabupaten Seruyan.
“Dan Alhamdulillah, saat ini telah disaksikan bersama aksi nyata tindak lanjut usulan tersebut,” katanya.
Tunjarsyah menjelaskan, dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan inver di Kabupaten Seruyan Pemerintah Kabupaten Seruyan menyambut baik dan siap membantu mensukseskan kegiatan ini dan akan menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD teknis terkait, Camat, Lurah/Kades untuk mengawal dan turut serta aktif sehingga setiap tahapan dan proses kegiatan inver menjadi lebih mudah.
“Usulan Pemkab Seruyan diharapkan bisa diakomodir menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
