wajahborneo.com, Jakarta – Menyamakan persepsi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Seruyan, Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor membuka
Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 di Hotel Ibis Styles Jakarta Gajah Mada, Kamis, 11 Juli 2024.
Kegiatan ini juga diikuti Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), ASN di Lingkup Pemkab Seruyan.
“Bimtek ini sebagai bentuk penyamaan persepsi dalam hal penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang benar dan untuk memahami Indikator-indikator penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Djainuddin Noor.
Djainuddin Noor melanjutkan, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat indvidu dan tingkat unit atau tingkat organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
“PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 menitik—beratkan adanya ekspektasi pimpinan. Pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian umpan balik berkelanjutan,” katanya.
PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 hadir untuk mengubah budaya yang selama ini top-down menjadi organisasi agile yang bersifat lintas fungsi. Pegawai diharapkan tidak hanya menerima perintah, tetapi turut berpartisipasi sejak perencanaan program hingga evaluasi akhir.
Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan dialog kinerja untuk mengetahui tujuan dan hal yang harus diselesaikan, mengetahui harapan dari pegawai, dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan agar pegawai dapat memenuhi ekspektasi pimpinan.
Dengan demikian katanya, pegawai diharapkan memiliki kinerja yang unggul sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kapasitas yang akan mewujudkan birokrasi yang efektif dan menjalankan sistem pemerintahan yang gesit dan lincah di dalam mengikuti perubahan yang terjadi.
“Saya berharap melalui kegiatan ini peserta Bimtek dapat memberikan perkembangan dan perbaikan dalam pengukuran, pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja para PNS dengan menjadikan pekerjaan sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan secara akuntabel,” jelasnya. (red3)
