wajahborneo.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting di Kota Palangka Raya. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta Penilaian Kinerja Provinsi Kalteng Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, Kamis, 30 April 2026.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, hadir didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden.
Aisyah Thisia, menyampaikan agar penilaian kinerja dalam Rakorda ini mampu memberikan peta capaian yang riil dari setiap wilayah. Pentingnya evaluasi objektif untuk melahirkan solusi dan mereplikasi berbagai praktik penanganan stunting diberbagai daerah.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran serta berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mendorong optimalisasi peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan stunting. Kolaborasi solid antara TP PKK, Pemerintah Daerah, dan BKKBN dipandang sebagai kunci utama mewujudkan keluarga berkualitas di Kalteng.
Sementara itu, Linae Victoria Aden menjelaskan, perkembangan data prevalensi stunting di Kalteng. Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Kalteng berhasil ditekan dari 23,5 persen pada tahun 2023 menjadi 22,1 persen pada tahun 2024.
Linae menegaskan, tantangan ke depan sangat besar untuk mencapai target nasional dan daerah sebesar 18,8 persen pada tahun 2026.
“Penurunan ini patut disyukuri, namun dengan target 18,8 persen pada 2026, diperlukan upaya yang lebih optimal. katanya.
Linae menekan, seluruh instansi dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan penguatan akurasi data dan monitoring ketat terhadap 31 indikator layanan serta evaluasi realisasi anggaran, basis data yang kuat merupakan kunci efektivitas kebijakan di lapangan.
“Intervensi tidak hanya fokus pada kesehatan fisik balita, melainkan juga menekan faktor risiko hulu, seperti mengantisipasi kehamilan tidak diinginkan yang berkorelasi erat dengan potensi stunting baru,” jelasnya. (din/red2)
