wajahborneo.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen mempercepat operasional Koperasi Merah Putih melalui Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 19 Januari 2026.
Rapat ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden, dan dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng Rahmawati, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Kalteng, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan nasional dan daerah BRI, BNI, dan Bank Kalteng.
Herson B. Aden mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.
“Secara umum Koperasi Merah Putih di Kalteng sudah terbentuk dan memiliki legalitas hukum, namun sebagian besar belum bisa beroperasi karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung,” ujarnya.
Dia menekankan, Pemprov Kalteng menaruh harapan besar agar koperasi ini menjadi pembangkit ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pihaknya menargetkan minimal 50 koperasi aktif tahun 2026 untuk menerima bantuan stimulus Rp 200–300 juta per koperasi yang sifatnya bertahap.
Ditambahkan Herson, Koperasi Merah Putih ke depan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Saat resmi beroperasi masyarakat cukup datang ke koperasi, melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima,” katanya.
Meski demikian, dia menyebut, terdapat berbagai tantangan dalam mensukseskan program ini. Hingga saat ini, sejumlah desa masih menghadapi persoalan aset lahan, permodalan, listrik, air bersih, dan akses internet.
Herson menjelaskan, mengatasi masalah tersebut Pemprov Kalteng akan mengalokasikan dukungan internet satelit di sejumlah titik prioritas guna mendukung operasional koperasi. Dia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah baik melalui pinjam pakai maupun skema hibah sebagai solusi sementara untuk koperasi yang belum memiliki gedung sendiri. (din/red2)
