wajahborneo.com, Jakarta — Kunjungan kerja ini bertujuan menggali model pengelolaan rantai distribusi, hilirisasi, dan pemasaran hasil perikanan untuk memperkuat ekonomi daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) studi komparasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj. Siti Nafsiah dan diterima secara resmi oleh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
“DPRD Kalteng menilai, perikanan tangkap di pesisir selatan maupun budidaya perairan darat di sungai-sungai besar, belum tergarap optimal di sektor hilir. Kendala yang dihadapi antara lain tingginya biaya logistik, terbatasnya sarana rantai dingin (cold chain), dan akses pemasaran yang belum maksimal,” kata Hj. Nafsiah.
Nafsiah mengatakan, ada empat hal penting yang menjadi poin utama yang dibahas yakni, Pertama, penguatan infrastruktur rantai dingin, yakni gudang beku (cold storage), pabrik es, dan angkutan berpendingin agar mutu dan kesegaran produk terjaga dari hulu hingga konsumen. Kedua, peningkatan nilai tambah dengan mendorong UMKM perikanan mengolah hasil tangkapan menjadi produk turunan bernilai ekonomi tinggi yang siap masuk pasar modern dan ekspor.
Selanjutnya, Ketiga, optimalisasi distribusi dan akses pasar melalui sistem informasi pemasaran digital serta kemitraan antara koperasi nelayan atau pembudidaya dengan industri ritel skala besar. Keempat, standardisasi dan sertifikasi mutu, termasuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sertifikasi halal, agar produk lokal memenuhi standar pasar nasional maupun global.
Siti Nafsiah menyatakan hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Kalteng. Menurutnya, hilirisasi perikanan hanya dapat berjalan efektif bila ada sinergi antara regulasi daerah, dukungan anggaran, dan pendampingan teknis dari dinas terkait.
Komisi II ujarnya, akan mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng, melalui dinas teknis terkait, untuk mengadopsi strategi penataan rantai distribusi dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan secara terintegrasi.
“Tata kelola distribusi dan pemasaran produk perikanan di Kalteng diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, dan berdaya saing. Hilirisasi perikanan juga diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki taraf hidup nelayan, pembudidaya, serta pengolah hasil perikanan,” paparnya. (din/red2)
