wajahborneo.com Seruyan — Status perkara gugatan Syahroni salah satu calon Kepala Desa (Kades) Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, terhadap Bupati Seruyan terkait surat pembatalannya sebagai peserta Calon Kades pada Pilkades Seruyan tahun 2026, selesai di—tahap pengadilan tingkat pertama.
Dalam persidangan elektronik yang berlangsung Rabu, 4 November 2026 pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya yang diketuai Friska Ariesta Aritedi, resmi menjatuhkan putusan atas Perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK.
Dalam amar putusannya dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp538.500,00.
Demikian kutipan salinan putusan PTUN Palangka Raya sekaligus menginformasikan kepada publik, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Bahrun Abbas mewakili Pemkab Seruyan yang disampaikan melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Yudiansyah ketika menggelar Konferensi Pers bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rusdi Hidayat, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, Sarinah Maulidah serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda), Immanuel, di Kantor Kominfo Seruyan, Senin, 9 November 2026.
Yudi mengatakan, terdapat empat poin yang menjadi landasan utama pertimbangan majelis hakim tidak menerima gugatan Syahroni, yakni Pertama, hilangnya kepentingan hukum penggugat (Point d’Intérêt, Point d’Action): Majelis Hakim menilai Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan berproses untuk menggugat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tanggal 5 Juni 2026.
Kedua, tahapan Pilkades telah tuntas: pemungutan suara Pilkades telah selesai pada 10 Juli 2026 dan bukan peristiwa hukum yang dapat diulang kembali.
Ketiga, Kades definitif sah menjabat: Supiansyah, S.T. telah resmi diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau melalui Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tanggal 3 Agustus 2026.
Keempat, permohonan penundaan pelaksanaan PIllkades Pematan Limau ditolak: karena tujuan gugatan telah hapus, permohonan penundaan pelaksanaan SK Bupati ditolak dan materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Yudi mengatakan putusan PTUN Palangka Raya telah memberikan kepastian hukum yang kokoh atas kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditempuh.
“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersyukur atas putusan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya yang memutus perkara ini secara adil, objektif, dan berpijak pada hukum acara peradilan yang lurus. Sejak awal, penerbitan Keputusan Bupati Seruyan tanggal 5 Juni 2026 dijalankan melalui fungsi pengawasan hierarkis (bestuurstoezicht) serta kepatuhan mutlak terhadap norma perundang-undangan dan Putusan MK terkait kualifikasi calon kades,” ujarnya.
Putusan tersebut juga secara tegas mengukuhkan, jika SK Bupati tetap sah dan berdiri tegak, serta kepemimpinan Desa Pematang Limau berjalan definitif tanpa keraguan hukum.
“Pemerintahan desa berjalan normal, kepemimpinan Kades definitif sah secara yudisial, penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan APBDes di Desa Pematang Limau tetap kondusif di bawah koordinasi DPMD Seruyan tanpa kendala hukumm,” katanya.
“Pemkab Seruyan mengapresiasi kedewasaan warga dan mengimbau seluruh elemen masyarakat menghormati putusan pengadilan serta terus menjaga stabilitas ketertiban di desa,” jelasnya. (red3)
