Agar Tepat Sasaran, DPRD Kalteng Minta Distribusi Starlink di Pedesaan Dikawal

Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran. Foto/Ist

wajahborneo.com, Palangka Raya — Penyalurah hibah perangkat internet berbasis satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) hendaknya dikawal secara ketat. Program tersebut tidak hanya berhenti pada pembagian perangkat tetapi juga harus tepat sasaran.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Maryani Sabran, Rabu, 14 September 2026, mendesak pemerintah daerah mengawal ketat penyaluran hibah perangkat internet satelit Starlink untuk mendukung pendidikan dan fasilitas umum di pedesaan.

Tahun 2026 ini, hibah internet satelit ini menyasar fasilitas pendidikan dasar dan menengah serta pusat layanan kesehatan seperti puskesmas di 14 kabupaten/kota se-Kalteng. Kabupaten Katingan menerima alokasi terbanyak, 287 unit. Berikutnya Kotawaringin Barat 176 unit, Seruyan 131 unit, Murung Raya 104 unit, Barito Selatan 93 unit, Pulang Pisau 87 unit, dan Kotawaringin Timur 83 unit.

Daerah lain yang menerima perangkat adalah Sukamara 73 unit, Gunung Mas 72 unit, Barito Timur 70 unit, Kapuas 47 unit, dan Kota Palangka Raya 14 unit.

“Program itu tidak berhenti pada pembagian perangkat saja, tetapi tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah terisolasi,” ujarnya.

Menurutnya, program pengentasan kawasan blankspot ini patut didukung penuh. Namun, pengadaan dan penyalurannya harus memprioritaskan daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet memadai.

“Selama bantuan internet satelit Starlink ini dipastikan layak dan tepat sasaran, tentu kita dukung penuh. Namun, jangan sampai anggaran besar yang dikucurkan justru melenceng. Dampak positifnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Maryani juga mengingatkan agar program digitalisasi tersebut bebas dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Fasilitas yang dibiayai dengan uang negara, katanya, harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi warga di daerah terpencil.

“Kebijakan ini harus diprioritaskan murni untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk segelintir kelompok atau golongan,” ujarnya.

Maryani berharap pemerataan konektivitas tetap menjadi visi utama program strategis ini, sehingga kesenjangan digital di kawasan perdesaan Kalteng dapat segera dipangkas. (din/red2)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

error: Content is protected !!
Exit mobile version