ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah tahun lalu serta penetapan arah kebijakan belanja untuk tahun mendatang resmi memasuki tahapan. Pembahasan lintas sektor ini digelar untuk memastikan setiap rupiah ABPD dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Demikian agenda rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi atas APBD 2025 sekaligus pengantar KUA-PPAS 2027 tersebut berlangsung di Gedung DPRD Barito Utara, Muara Teweh, Selasa, 14 Juli 2026.
Rapat paripurna kali ini mengusung dua agenda utama. Pertama, penyampaian pemandangan umum dari seluruh fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kedua, penyampaian pidato pengantar Bupati terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, menegaskan, audit serta evaluasi belanja daerah merupakan bagian mendasar dari fungsi pengawasan legislatif.
“Sidang ini merupakan mekanisme untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya, Selasa, 14 Juli 2026.
Mery menjelaskan, selain membedah Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, dewan juga mulai mencermati prioritas plafon anggaran untuk tahun anggaran 2027. Program pembangunan yang diajukan eksekutif wajib diselaraskan dengan kebutuhan mendesak masyarakat lokal.
“Kami mencermati setiap usulan prioritas agar kebijakan anggaran benar-benar efektif dan bermanfaat bagi warga,” ujarnya.
Mery menambahkan, kelancaran pembahasan anggaran bergantung pada koordinasi transparan antara pemerintah daerah dan dewan. (tio/bam/red2)
