ωajàhßörneo.cóm, Palangka Raya — Menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global, anggaran daerah yang berfokus pada ketahanan pangan dan penguatan sektor hulu kini mendesak dilakukan. Penyelarasan kebijakan fiskal tersebut menjadi titik berat dalam struktur keuangan daerah agar mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Persoalan tersebut mengemuka saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), salah satu point pembahasan yakni, mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rabu, 23 September 2026.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, dan turut dihadiri Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, menekankan akan mengoptimalisasi alokasi belanja untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, serta keberlanjutan program peningkatan produktivitas petani.
“Kebijakan ini diambil guna memastikan setiap rupiah dari anggaran perubahan benar-benar terserap secara efektif untuk sektor-sektor produktif. Penyelarasan program tersebut dinilai krusial agar target kemandirian pangan di Bumi Tambun Bungai dapat tercapai secara berkelanjutan,” katanya
“Penguatan sektor pertanian harus menjadi prioritas nyata dalam alokasi anggaran perubahan ini demi menjaga stabilitas perekonomian kerakyatan,” sambungnya.
Pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif ini juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah agar selaras dengan proyeksi pendapatan serta pembiayaan netto. Melalui mekanisme pengawasan ketat, DPRD memastikan setiap program yang dirumuskan berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat. (din/red2)
