wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sekadar urusan teknologi, tetapi menyangkut tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas penerapan SPBE mendapat sorotan positif dari Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, Senin, 20 Oktober 2025.
Muhajirin mengingatkan, percepatan transformasi digital akan mendorong terbukanya pintu pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.
“Kami di Komisi I memberikan dukungan penuh atas penerapan SPBE oleh pemerintah daerah,” katanya.
Dia menilai, ketika layanan publik bisa diakses dari mana saja tanpa tatap muka, masyarakat akan merasakan perubahan yang signifikan. Transparansi informasi dan keterbukaan data disebutnya sebagai bagian dari pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Muhajirin mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pelatihan bagi aparatur sipil negara atau ASN agar adaptasi digital tidak menghambat pelaksanaan SPBE.
“Kompetensi SDM di bidang teknologi informasi sangat menentukan optimalnya sistem ini,” kata dia.
Selain persoalan SDM, Muhajirin menyoroti aspek yang menurutnya tak boleh diabaikan: keamanan siber. Ia mengingatkan potensi peretasan hingga kebocoran data yang bisa mengancam integritas informasi pemerintah.
“Kita tidak ingin data strategis pemerintah berada di tangan yang salah. Maka sistem SPBE harus dibentengi dengan tingkat keamanan yang tinggi,” ujarnya.
Dia berharap, perpaduan antara sistem yang kuat, SDM yang kompeten, serta perhatian serius pada keamanan digital dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih memuaskan di Kalimantan Tengah.
Dengan demikian, menurutnya, transformasi digital bukan hanya soal mempercepat layanan, tetapi memastikan bahwa seluruh proses berjalan aman, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (din/red2)
