wajahborneo.com, Palangka Raya — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo berharap hasil reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi dokumen formal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen hasil resres DPRD katanya, merupakan kumpulan aspirasi masyarakat pada masa reses tersebutt harus menjadi basis utama dalam menentukan prioritas APBD.
Edy mengatakan, mekanisme reses digunakan sebagai alat penting untuk memetakan kebutuhan konstituen di lapangan.
“Ini bukan sekadar rangkaian yang biasa saya lakukan. Perencanaan Program dan Penganggaran Daerah Harus mengakomodasi itu,” ujarnya.
Edy mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh anggota masyarakat harus diakomodasi dalam perencanaan program dan penganggaran daerah.
Kebanyakan aspirasi publik, jelas Edy, sebagian besar terkait urusan sektor-sektor vital seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Edy menjelaskan, banyak persoalan mendasar masyarakat seperti infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial yang muncul dalam kegiatan reses. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai bahan penentuan skala prioritas pembangunan.
“Sinkronisasi antara DPRD dan Pemprov menjadi faktor penting agar aspirasi tersebut dapat diterjemahkan secara realistis sesuai dengan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Edy mengingatkan agar proses penganggaran tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan antarwilayah, sehingga tidak terjadi kesenjangan antar daerah. (din/red2)
