Pastikan CSR Perusahaan Dikelola Secara Transparan, DPRD Seruyan Dorong Percepatan Raperda TJSLP

Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo diwawancara terkait dua raperda inisitif yang diajukan kepada Pemkab Seruyan, Rabu, 18 November 2026. Foto/Said M. dandi/wajahborneo.com

‎wajahborneo.com, Seruyan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) serta Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Seruyan Raya, Sembuluh Raya, Danau Seluluk, Batu Ampar, Natai Kelampai, Suling Tambun, Sepan Biha, dan Seruyan Hulu Utara.

‎”Langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan Perusahaan-perusahaan dapat menyalurkan CSR secara tepat sasaran kepada masyarakat di wilayah operasional mereka,” kata Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, Rabu, 18 November 2026.

‎Menurut Eko, selama ini para pelaku usaha dinilai sudah melaksanakan program CSR, namun implementasinya tidak maksimal dan belum memiliki payung hukum yang kuat di tingkat daerah.

‎”Tujuannya agar ada ketepatan dan transparansi dari perusahaan dalam memberikan CSR kepada masyarakat di wilayahnya. Kepastian hukum melalui Raperda ini akan kami dorong agar bisa terbentuk dan dilaksanakan,” ujarnya.

‎Selain itu, dia menuturkan, terkait dengan Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan beberapa kecamatan, dalam proses penyusunannya, legislatif sudah melakukan evaluasi terhadap sejumlah nomenklatur wilayah. Berdasarkan catatan, dari rencana pemekaran awal yang tercatat sebanyak 14 kecamatan, namun hasil peninjauan menunjukkan data riil sebanyak 10 kecamatan.

‎”Maka, perlu dilakukan penyesuaian nama wilayah dan usulan kelurahan baru juga turut dievaluasi agar selaras dengan perkembangan zaman,” katanya.

‎Eko menjelaskan, sebagian besar anggota DPRD Seruyan saat ini merupakan wajah baru yang mungkin belum mendalami sejarah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya, tetap pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dan aspirasi publik. Legislatif mengajak tokoh masyarakat, elemen warga, serta media massa untuk memberikan saran demi penyempurnaan kebijakan tersebut.

‎”Karena perkembangan zaman, mari kita pikirkan bersama-sama. Silakan dari teman-teman media maupun masyarakat memberikan saran kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk dipublikasikan sebagai bahan kajian kami,” jelasnya.


  • Kontributor : Said Muhamad Dandi
  • Editor           : Bam Hermanto

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

error: Content is protected !!
Exit mobile version