wajahborneo.com, Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui sosialisasi penjelasan dan penginputan usulan pokok pikiran (pokir) DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Palangka Raya, Senin, 26 Januari 2026.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun perencanaan yang terukur dan berkelanjutan.
“Sinkronisasi ini memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan prioritas pemerintah,” katanya.
Pokir DPRD bukan sekadar daftar usulan, melainkan instrumen strategis yang harus disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan kedewanan, seperti reses. Karena itu, agar perangkat daerah dapat memahami substansi usulan tersebut secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, sinkronisasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah akan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan.
“RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat,” paparnya. (din/red2)
