wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya – Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar Senin, 5 Mei 2025, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyuarakan berbagai kelemahan yang dianggap perlu segera dibenahi demi peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Pandangan itu disampaikan fraksi PAN menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024.
Agie, Juru Bicara Fraksi PAN, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan barometer sejauh mana pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Jangan hanya bagus di atas kertas! LKPJ harus menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan nyata, bukan sekadar laporan administratif,” katanya.
Salah satu sorotan utama Fraksi PAN adalah lambannya penurunan angka kemiskinan di Kalteng. Meski ekonomi tumbuh, dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat bawah.
“Dalam 7 tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan tak sampai 1 persen. Ini pertanda pertumbuhan belum inklusif. Program pengentasan kemiskinan perlu direvisi agar benar-benar efektif,” katanya.
Menurut Fraksi PAN, indikator keberhasilan pembangunan harus berpijak pada kesejahteraan masyarakat paling rentan, bukan semata angka statistik makro.
Fraksi PAN juga menyoroti sektor perpajakan daerah yang dinilai belum tergarap optimal, terutama pada Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terdata atau tidak mengantongi izin resmi, sehingga menyulitkan penarikan pajak dan menurunkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lemahnya pengawasan dan pendataan membuat potensi ekonomi daerah banyak yang bocor. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya. (din/red2)
