wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Bambang Irawan, menggelar kegiatan reses perseorangan di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam agenda tersebut, Bambang menerima berbagai usulan langsung dari masyarakat desa terkait kebutuhan mendesak di bidang kesejahteraan, ekonomi, dan infrastruktur.
“Reses ini menjadi ruang komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Kita dengarkan langsung apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Bambang, Senin, 7 April 2025.
Bambang mengatakan, masyarakat meminta perbaikan fasilitas ibadah dan layanan kesehatan dasar. Di Desa Bahaur Hulu, warga mengusulkan rehabilitasi Langgar Nurul Iman, sementara di Desa Sei Pudak, perbaikan langgar juga menjadi prioritas. Permintaan pengadaan mobil ambulans dari warga Desa Sei Pasanan serta bantuan obat-obatan dari Desa Kiapak menandakan masih adanya keterbatasan akses layanan kesehatan.
“Desa Kiapak misalnya, sangat berharap bantuan obat-obatan karena ketersediaan di puskesmas setempat sangat terbatas,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, usulan peningkatan insentif bagi kader Posyandu dari Desa Sei Pudak mencuat. Kader Posyandu dinilai memiliki peran strategis dalam layanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Sementara di sektor infrastruktur, kondisi jalan desa, penerangan, dan fasilitas pendidikan masih menjadi keluhan utama. Warga Desa Bahaur Hulu mendesak perbaikan jalan dan penambahan lampu jalan. Di Desa Sei Pasanan, usulan menyangkut penimbunan lubang besar di depan sekolah, renovasi ruang kepala sekolah dan ruang guru, hingga perbaikan pagar sekolah.
Desa Papuyu, Papuyu III, dan Cemantan mengusulkan pembangunan jalan desa, sarana air bersih, lampu jalan, jembatan, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara Desa Bahaur Tengah menyoroti minimnya peralatan medis di Polindes, khususnya untuk proses melahirkan.
Bambang menegaskan, seluruh aspirasi yang terkumpul akan dibawa ke tingkat pembahasan bersama pemerintah provinsi.
“Kita tidak akan biarkan ini berhenti di catatan. Semua usulan akan saya kawal agar masuk dalam program pembangunan daerah. Masyarakat butuh hasil nyata, bukan janji,” jelasnya. (din/red2)
