wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi kembali digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD, Senin, 20 Oktober 2025.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa agenda Banmus kali ini disiapkan untuk memastikan seluruh kegiatan dewan hingga akhir Oktober berjalan tanpa hambatan.
“Kita berharap jadwal yang disusun tidak mengalami pergeseran,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng melalui Asisten Administrasi Umum Setda, Hj Sunarti, memaparkan sejumlah agenda pemerintah yang sedang berjalan. Ia menyebut bahwa pekan ini pemerintah daerah fokus pada urusan perkebunan dan kehutanan sebelum beralih ke sektor energi dan sumber daya mineral.
“Seluruh kegiatan kami sesuaikan dengan keputusan bersama dewan,” kata Sunarti.
Pemprov juga melaporkan bahwa proses input data keuangan SKPD masih berlangsung dan dipacu agar segera tuntas. Penyelesaian ini diperlukan untuk mempercepat validasi dan penerbitan nomor DPPA agar target waktu anggaran tidak bergeser.
Selain agenda daerah, Sunarti menyinggung dinamika nasional yang turut berpengaruh, termasuk evaluasi satu tahun pemerintahan presiden serta rencana kunjungan Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, ke Kalimantan Tengah.
Arton menyampaikan, mulai 21 hingga 24 Oktober, para anggota dewan akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah. Kegiatan itu disebut sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan eksekutif, terutama terkait penyelarasan penyusunan APBD 2026.
Setelah rangkaian kunjungan kerja, DPRD dijadwalkan memasuki rapat Badan Anggaran pada 27–29 Oktober. Tahapan ini akan dilanjutkan dengan rapat komisi mulai 30 Oktober hingga 5 November 2025.
Hasil pembahasan tiap komisi kemudian akan diuji kembali melalui Rapat Gabungan Banggar dan Komisi yang digelar pada 6–7 November. Tahap ini menjadi penentu finalisasi struktur anggaran sebelum masuk ke pembahasan lanjutan.
Arton menyebut seluruh rangkaian itu harus selesai sebelum dewan memasuki masa reses pada akhir November. Reses dimaksudkan untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang akan memperkuat penyusunan kebijakan daerah.
“Kita ingin seluruh tahapan berjalan efektif agar sinkron dengan agenda pembangunan daerah,” tuturnya. (din/red2)
