wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Kunjungan reses Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, ke sejumlah titik di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau kembali membuka persoalan klasik yang belum terselesaikan: infrastruktur jalan yang memburuk, krisis air bersih, hingga problem pertanian yang makin terasa dampaknya.
Di berbagai lokasi yang di datangi, warga menyuarakan keluhan yang relatif sama. Mereka menilai perbaikan jalan yang menjadi akses utama perekonomian tak kunjung kunjung terlihat.
“Dimanapun saya berhenti, cerita masyarakat tetap soal kerusakan jalan. Mereka ingin pemerintah bergerak cepat,” ujar Muhajirin, Selasa, 11 November 2025.
Menurut dia, kondisi jalan yang terus menerus rusak telah menghambat aktivitas warga, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga mobilitas harian. Muhajirin menilai, tanpa perbaikan signifikan, kawasan pedesaan akan semakin tertinggal dalam pembangunan.
Selain jalan, persoalan air bersih kembali muncul sebagai keluhan dominan. Di beberapa desa, warga mengungkapkan sulitnya memperoleh air layak konsumsi. Struktur tanah yang tidak memungkinkan pengeboran sumur menjadi kendala tambahan.
“Air itu kebutuhan paling dasar. Banyak warga terpaksa menggunakan air yang kualitasnya tidak ideal,” katanya.
Masalah ini, menurut Muhajirin, bukan hanya memengaruhi kesehatan warga, tetapi juga menciptakan beban sosial baru yang seharusnya bisa dihindari jika infrastruktur air bersih dibenahi lebih awal.
Di sektor pertanian, petani mengeluhkan kondisi cuaca ekstrem dan banjir yang membuat hasil panen merosot drastis. Beberapa lahan tercatat gagal panen akibat genangan yang tak kunjung surut. “Petani hidup dari panen. Ketika banjir datang, harapan mereka ikut tenggelam,” ucapnya.
Muhajirin menilai, pemerintah harus melihat problem ini sebagai ancaman serius terhadap ketahanan pangan lokal. Menurutnya, mitigasi banjir dan dukungan pertanian perlu ditingkatkan, bukan sekadar ditangani sesekali.
Semua catatan itu, katanya, akan dibawa ke DPRD Kalteng untuk dibahas dan diperjuangkan melalui jalur resmi. Ia menekankan pentingnya menyinkronkan aspirasi warga dengan kebijakan pembangunan agar solusi yang muncul tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Kami ingin apa yang warga sampaikan benar-benar menjadi pijakan untuk perbaikan ke depan. Tidak boleh lagi ada keluhan yang berulang setiap tahun,” tegasnya. (din/red2)
