wajahborneo.com, Seruyan — Memastikan perencanaan dan penganggaran daerah telah berjalan sesuai ketentuan, terdapat lima indikator yang menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan diantaranya kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Itu dikatakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dr. Bahrun Abbas saat membuka kegiatan entry meeting evaluasi penganggaran tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan, Senin, 20 April 2026.
Kegiatan tersebut diikuti juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Seruyan Agung Setiawan, Kepala Inspektorat Kabupaten Seruyan Nomo Koeswoyo, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kepala perangkat daerah, dan SOPD.
Bahrun Abbas mengemukakan, tujuan utama dari evaluasi ini untuk memastikan perencanaan daerah telah berjalan baik, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan dipaparkan di depan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengidentifikasi masalah serta perbaikan yang nantinya diperlukan.
Adapun lima fokus utama perencanaan tahun 2026 yang menjadi prioritas Pemkab Seruyan diantaranya, penanggulangan angka kemiskinan yang mana Seruyan cukup tinggi se-Kalteng, upaya penurunan angka stunting Seruyan termasuk dalam kategori tiga atau empat besar paling tinggi se-Kalteng, meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan usia harapan hidup, serta ketahanan pangan guna menyelaraskan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia.
“Lima indikator ini menjadi prioritas utama kami, seluruh perangkat daerah agar bijak dalam menyampaikan data sesuai keperluan yang diminta,” katanya.
Abbas menjelaskan, Pemkab Seruyan bekerja sama dengan tim BPKP yang bertugas selama dua minggu kedepan. Kehadiran BPKP bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengevaluasi dan memberikan solusi atas perencanaan yang belum tepat.
“Saya menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk kooperatif dalam menyampaikan data yang diminta tim BPKP, serta membangun komunikasi lebih baik melalui koordinasi Bappeda,” pintanya.
“Kami juga memanfaatkan hasil evaluasi ini sebagai dasar jika diperlukan perubahan pada APBD perubahan tahun 2026,” sambungnya.
Abbas berharap, melalui sinergi ini indikator pembangunan daerah seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting, serta peningkatan IPM dapat tercapai lebih maksimal di masa mendatang.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
