wajahborneo.com, Barito Utara — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara meningkatkan standar pelayanan publik melalui optimalisasi sistem SP4N LAPOR mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif.
Anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni, secara terbuka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu menggunakan layanan tersebut sebagai kanal resmi dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun saran konstruktif.
Dukungan tersebut datang sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mengawal pembangunan daerah.
“SP4N LAPOR adalah wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan, baik terkait infrastruktur, pelayanan administrasi, maupun fasilitas umum. Kami mendorong masyarakat agar aktif memanfaatkannya,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, keberadaan sistem pengaduan yang terintegrasi secara nasional merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menilai platform ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Dia menegaskan, peran serta aktif publik sangat dibutuhkan sebagai fungsi kontrol sosial yang sehat. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci utama dalam mendukung percepatan perbaikan kualitas layanan di berbagai sektor.
“Setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan,” katanya.
Rosi mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang telah menyediakan beragam kanal akses pengaduan. Kemudahan akses melalui situs web resmi, layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 1708, hingga aplikasi seluler, dinilai telah memangkas jarak antara rakyat dan pengambil kebijakan.
Dengan ketersediaan berbagai platform tersebut, diharapkan intensitas partisipasi warga meningkat sehingga setiap kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera mendapatkan penanganan dari instansi yang berwenang.
“Kami berharap masyarakat bersama pemerintah dapat terus bersinergi dalam mengawal pembangunan daerah demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan merata,” paparnya. (bar/bam/red2)
