wajahborneo.com, Palangka Raya — Di era digital saat ini, digitalisasi birokrasi bukan lagi opsi sekadar pelengkap, melainkan sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mengakhiri layanan publik yang lamban dan rawan penyimpangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyorini, Selasa, 21 Juli 2026, mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kalteng, agar tidak menjadikan digitalisasi sebatas hiasan di atas kertas atau seremoni peluncuran aplikasi tanpa kelanjutan fungsi.
“Pemanfaatan teknologi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Seluruh OPD wajib menyesuaikan diri atau tertinggal oleh ekspektasi masyarakat yang menuntut transparansi,” ujarnya.
Pipit menginginkan agar pembenahan tidak hanya menyasar perangkat keras (hardware) atau infrastruktur jaringan semata, tetapi juga transformasi mental dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam tubuh birokrasi.
“Aparatur yang gagap teknologi tidak boleh lagi ditoleransi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berorientasi prima kepada masyarakat Kalteng,” Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyorini.
Menutup Celah Pungli
Bagi DPRD Kalteng, digitalisasi total bukan cuma soal memindahkan berkas fisik ke layar komputer. Lebih dari itu, sistem pemerintahan terintegrasi adalah instrumen pengawasan paling efektif untuk membabat habis potensi penyimpangan administrasi.
Pipit mencatat setidaknya tiga poin utama yang harus dipercepat dan dijalankan dalam pelaksanaannya yakni, Dokumentasi otomatis; Setiap proses administrasi terekam secara real-time, menutup celah bagi oknum birokrat yang berniat bermain-main dengan pelayanan publik. Kedua Evaluasi Legislatif: Ketersediaan data akurat membuat fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif berjalan tajam. Eksekutif tidak bisa lagi bersembunyi di balik laporan asal bapak senang (ABS). Kebijakan Berbasis Fakta; Alokasi anggaran dan rumusan program pembangunan dijamin tepat sasaran karena bersumber dari data valid, bukan asumsi semata. (din/red2)
