wajahborneo.com, Palangka Raya — Mencermati alokasi belanja daerah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah perangkat daerah di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin, 10 Agustus 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan pendapatan daerah yang telah dituntaskan sebelumnya, dengan agenda kali ini difokuskan pada pencermatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, hingga komponen belanja lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan pembahasan belanja daerah harus dilakukan secara cermat agar setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas dan sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” katanya.
Arton menambahkan, sejumlah komponen belanja menjadi fokus pencermatan Banggar, di antaranya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, termasuk belanja subsidi. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan selaras dengan realisasi belanja di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Banggar juga meminta TAPD menyampaikan data pendukung, termasuk jumlah pegawai serta rincian belanja barang dan jasa, sebagai bahan pencermatan lebih lanjut oleh anggota dewan.
“Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan TAPD bersama perangkat daerah terkait, guna menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan anggota Banggar. Dari sesi tersebut, DPRD memperoleh gambaran atas sejumlah hal prinsip yang menjadi perhatian legislatif, sekaligus penjelasan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan anggaran.
Arton menegaskan proses pembahasan anggaran belum selesai dan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Ia meminta anggota Banggar mencatat sejumlah poin yang masih memerlukan penjelasan atau konfirmasi lebih lanjut dari TAPD.
“Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD,” katanya.
Arton berharap jajaran kepala perangkat daerah tetap mengikuti agenda pembahasan lanjutan bersama DPRD, termasuk rapat yang digelar pada malam hari, agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terputus. (din/red2)
