wajahborneo.com, Palangka Raya — Pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Palangka Raya dan sejumlah daerah di Kalimantan Tengah dalam beberapa pekan terakhir terus mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai kondisi tersebut mulai mengganggu roda ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
Pernyataan itu disampaikan Bambang kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat, 26 Juni 2026, di Palangka Raya.
Bambang mengungkapkan, giliran padam listrik yang berlangsung silih berganti di berbagai wilayah membuat aktivitas warga terhambat, khususnya bagi mereka yang usahanya bergantung pada pasokan listrik, mulai dari usaha rumahan hingga peternakan.
“Dampaknya bukan cuma soal kenyamanan, tapi sudah masuk ke persoalan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang terganggu produktivitasnya,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mendesak PT PLN untuk lebih transparan dalam menginformasikan jadwal pemadaman kepada publik, agar masyarakat dan pelaku usaha punya waktu untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kalau memang ada jadwal pemadaman, semestinya diumumkan lebih awal. Jangan sampai masyarakat, terutama pengusaha kecil yang sedang berjuang memperbaiki ekonominya, justru dirugikan,” ujarnya.
Menanggapi kabar yang mengaitkan pemadaman di Kalimantan dengan insiden blackout besar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Menurutnya, anggapan tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Kalimantan berdiri sendiri, lengkap dengan sumber daya dan pembangkit yang terpisah dari jaringan di pulau lain.
“Secara logika saja sudah tidak nyambung. Kalimantan itu punya pembangkit sendiri, sumber daya sendiri, sistemnya juga terpisah dari Jawa. Jadi tidak ada kaitannya. Yang jelas, masyarakat dan pelaku usahalah yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya. (din//red2)
