wajahborneo.com, Barito Utara — Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, mengapresiasi langkah cepat Dinas PUPR yang telah menutup saluran bermasalah milik PT BDA. Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk nyata pelindungan terhadap infrastruktur publik.
“Penutupan saluran oleh PUPR adalah tindakan korektif yang langsung menyentuh masalah. Ini harus menjadi peringatan keras bagi semua perusahaan agar tidak mengabaikan kewajiban teknis dan lingkungannya,” ujar Nurul Anwar, Jumat, 20 Februari 2026.
Lebih lanjut, politisi PKB ini mendorong agar pemantauan dan verifikasi dari tim DLH yang akan dibentuk Pemkab dilakukan secara transparan dan independen.
Dikatakan Nurul Anwar, pihaknya akan mengawasi proses verifikasi dampak lingkungan ini.
“Kami meminta agar pemeriksaan tidak hanya terbatas pada titik bocor, tetapi juga menyeluruh, termasuk kemungkinan pencemaran lain. Dukungan kami untuk langkah-langkah tegas ini mutlak,” tegasnya. (yon/bam/red3)
