WAJAHBORNEO.com, Palangka Raya – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Rizky Amalia Darwan Ali, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk meningkatkan sistem pelayanan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di daerah ini.
Rizky yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Bali menyatakan bahwa perlu diterapkan sistem pelayanan yang transparan dan berbasis online, seperti yang telah diterapkan di Bali.
Menurut Rizky, Bali telah melaksanakan proses pelayanan bagi TKA sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 3 Tahun 2022, termasuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Sistem ini di Bali dilakukan secara transparan dan berbasis online, bahkan pembayaran retribusi sebagai pendapatan daerah dapat dilakukan melalui sistem perbankan.
“Kami melihat bahwa sistem pelayanan perizinan dan retribusi bagi orang asing di Bali berjalan dengan transparan dan efisien, bahkan bisa diakses secara online. Kami rasa hal ini juga perlu diterapkan di Kalimantan Tengah agar dapat mendukung pembangunan daerah,” katanya, Rabu, 18 Januari 2023.
Anggota DPRD Kalteng asal daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, menekankan pentingnya pengaturan tarif retribusi bagi TKA sesuai dengan tingkat penggunaan jasa.
Dia juga mencatat bahwa sistem pembayaran retribusi TKA di Bali dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melalui TKA Online, memastikan proses pembayaran berjalan cepat dan praktis.
“Dalam konteks ini, kami mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memperhatikan sistem pelayanan ini, termasuk pengaturan tarif retribusi yang adil dan berkeadilan. Dengan penerapan sistem yang efisien, diharapkan proses pelayanan bagi TKA di Kalimantan Tengah dapat berlangsung lebih lancar dan mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
