wajahborneo.com, Seruyan — Mengantisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan resmi menetapkan Status Siaga Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan.
Penetapan status siaga dilakukan setelah sebelumnya Pemkab Seruyan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penanganan Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas.
Sebagaimana Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100. 3.3.2/319/ 2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan Tahun 2026, berlaku sejak 1 Juli hingga 31 Oktober 2026
Kepala Pelaksana BPBD Seruyan, Agus Supriadi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah mendengarkan berbagai masukan dari instansi terkait mengenai potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan tahun ini.
“Dalam rangka menghadapi potensi El Niño yang dapat meningkatkan risiko Karhutla serta kekeringan, maka Pemkab Seruyan menetapkan Status Siaga Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan,” ujar Agus, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi kemarau yang dipengaruhi El Niño harus diantisipasi sedini mungkin. Berdasarkan pengalaman beberapa tahun sebelumnya, fenomena El Nino kerap menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya Karhutla dibandingkan kondisi musim kemarau normal.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah dan instansi yang memiliki peran dalam penanganan Karhutla diminta segera mempersiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari personel, peralatan, hingga langkah-langkah mitigasi di lapangan.
“Status siaga ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga apabila terjadi kondisi darurat, mobilisasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Selain itu, Agus menegaskan bahwa rapat koordinasi lintas sektor yang telah dilaksanakan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat sejumlah kondisi yang perlu menjadi perhatian bersama pada musim kemarau tahun ini.
Di antaranya, musim kemarau diperkirakan datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang, curah hujan berada di bawah kondisi normal sehingga menyebabkan wilayah menjadi lebih kering.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah meminta seluruh masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kita perlu melakukan pencegahan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla maupun kekeringan,” tandasnya. (bam/red3)
