wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) atas penyusunan Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Kalteng yang digelar Selasa, 14 Oktober 2025. Melalui juru bicaranya, Armada, Fraksi PAN menilai penyusunan APBD tahun depan sudah menggambarkan arah kebijakan fiskal yang realistis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Fraksi PAN memandang bahwa penyusunan APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik yang harus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Armada.
Struktur APBD 2026 Kalteng yang mencatat pendapatan sebesar Rp7,105 triliun lebih dan belanja Rp7,3 triliun lebih, dengan defisit sekitar Rp266 miliar, menunjukkan kebijakan fiskal yang hati-hati. Defisit tersebut, kata Armada, masih dalam batas aman karena tertutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Struktur ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang realistis dan berhati-hati. Meskipun ada defisit, namun masih dalam batas aman karena tertutupi dari SiLPA,” ujarnya.
Fraksi PAN juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan belanja operasional, serta memprioritaskan belanja publik yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Armada juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
“Kami berharap keterbukaan informasi publik diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD demi kemajuan Kalimantan Tengah,” jelasnya. (din/red2)
