wajahborneo.com, Seruyan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan yang sudah merealisasikan berbagai program pembangunan infrastruktur di dalam kota Kuala Pembuang, seperti pengerjaan jalan dan jembatan.
Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan Pemkab Seruyan karena telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Itu kan sudah menjadi perda, ya harus dilaksanakan. Karena dulu APBD kita sepakati menjadi Perda APBD, ya harus dilaksanakan,” katanya, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, realisasi pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk amanah yang wajib dipatuhi bersama. Apabila tidak dilaksanakan, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Perda. Sebaliknya, pelaksanaan yang berjalan sesuai rencana menunjukkan kepatuhan terhadap Perda yang sudah disepakati.
”Itu kan amanah daerah, ya, kan, gitu. Kalau tidak dilaksanakan, ya itu berarti kan melanggar perda, ya kan? Kalau dilaksanakan, berarti kan sesuai dengan Perda yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Eko menegaskan, agar ke depan fokus utama pembangunan tetap diarahkan pada aspek pengawasan. Pemantauan bersama terhadap proses pelaksanaan di lapangan sangat diperlukan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
”Tinggal pengawasannya saja, pelaksanaannya, apakah sesuai dengan SOP-nya, itu saja, agar pembangunan yang dilaksanakan memang benar-benar berkualitas,” tegasnya.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
