WAJAHBORNEO.com, Palangka Raya – Luasnya wilayah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan. Agar program pembangunan lebih maksimal diperlukan peningkatan anggaran yang besar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran langsung dari pemerintah pusat melalui APBN.
Pernyataan itu dikemukakan Anggota DPRD Kalteng Sudarsono, Senin, 23 Mei 2023. Menurutnya, DPRD dan Pemprov, Pemkab di berbagai tingkatan mesti satu suara.
“Salah satu tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pembangunan Kalteng yaitu ketidakseimbangan antara pengalokasian anggaran, khususnya anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), dengan besarnya luas wilayah Kalteng. Ketidakseimbangan itu tentu menyulitkan pemerintah untuk menetapkan fokus arah pembangunan,” katanya.
Sudarsono mengutarakan yang dikucurkan pusat melalui APBN dengan luas wilayah Kalteng tidak sesuai. Sehingga, pemda kebingungan untuk membangun.
“Jika kita berkutat pada pembangunan infrastrutkur jalan dan sebagainya, sementara di sektor lain juga perlu sentuhan anggaran,” ujarnya
“Ketidakseimbangan alokasi anggaran ini juga menjadi kendala besar bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng ini juga mengatakan, selain peningkatan alokasi anggaran, kepastian pemetaan wilayah juga harus jelas,” ungkapnya.
Dijelaskan Sudarono, setiap daerah di Kalteng memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dibangun hanya dengan satu konsep yang sama. Disadari sebagai salah satu tantangan dalam Pembangunan. Untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih maksimal, maka diperlukan anggaran yang memadai.
“Setiap daerah di Kalteng memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dibangun hanya dengan satu konsep yang sama rata,” tuturnya.
