wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 berlangsung dinamis ketika seluruh fraksi DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan RAPBD 2026 pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong itu turut dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran beserta jajaran Forkopimda.
Meski seluruh fraksi menerima rancangan anggaran senilai lebih dari Rp7,3 triliun, banyak catatan krusial yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi. Catatan itu disebut sebagai dorongan agar kebijakan fiskal tahun depan lebih akurat dan responsif terhadap situasi ekonomi.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yetro M Yoseph, menilai penyusunan anggaran sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia meminta klarifikasi terkait proyeksi pendapatan sebesar Rp7,105 triliun. “Kami perlu penjelasan mengenai dasar proyeksi ini, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global,” ucapnya. Ia juga menyinggung defisit Rp266 miliar yang ditutup dengan Silpa, serta mempertegas urgensi memperbesar porsi anggaran bagi sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, perikanan, dan pertanian.
Dari Fraksi Golkar, Okki Maulana memberikan apresiasi atas performa Bank Kalteng yang mampu menyumbang PAD lewat dividen sebesar Rp41,9 miliar. Menurutnya, sinergi antara BUMD dan kebijakan fiskal daerah masih perlu diperkuat. “Struktur belanja yang terlalu berat di belanja pegawai harus segera dibenahi,” kata Okki, menekankan perlunya efisiensi agar ruang fiskal tidak tersandera biaya operasional.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Helmi menekankan agar RAPBD menjadi instrumen yang benar-benar menyentuh hajat hidup masyarakat. Ia menggarisbawahi layanan publik, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal sebagai sektor yang wajib diprioritaskan. “Alokasi anggaran harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Helmi. Ia juga memuji langkah Gubernur yang memperbaiki PAD melalui penertiban kendaraan berpelat luar daerah dan tata kelola distribusi BBM.
Pada sisi lain, Fraksi Demokrat lewat H. Muhajirin mempertanyakan target penurunan kemiskinan yang dipatok 4,31–4,89 persen pada 2026. Ia menyebut target tersebut ambisius karena tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 5 persen. “Kami ingin mendengar langkah konkret untuk mencapai target ini,” tegasnya. Ia juga menyoroti minimnya kontribusi BUMD selain Bank Kalteng, dan memprotes lambannya digitalisasi pelayanan publik.
“Mengapa pembayaran di Samsat belum sepenuhnya non-tunai?” kritiknya.
Fraksi Nasdem melalui Toga Hamonangan Nadeak menilai arah penyusunan APBD sudah sesuai prinsip efisiensi dan fokus pelayanan publik. Ia menekankan agar program daerah tetap sejalan dengan agenda nasional. “Sinkronisasi menuju Indonesia Emas 2045 sangat penting,” katanya.
Catatan fraksi-fraksi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Kalteng sebelum pembahasan RAPBD memasuki tahap berikutnya. Pemerintah diminta lebih teliti membaca arah ekonomi dan lebih cepat merespons tantangan pelayanan publik yang terus berubah. (din/red2)
