wajahborneo.com, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didorong untuk tidak menyusun program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sepihak. akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat mesti dilibatkan langsung agar kebijakan yang lahir lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyusun program peningkatan PAD. Dengan kolaborasi, program akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, Jumat, 121 Juni 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena masing-masing memiliki sudut pandang dan data yang berbeda dalam melihat potensi daerah. Akademisi dapat menyumbang kajian dan riset, pelaku usaha memberi masukan dari sisi praktik lapangan, sementara masyarakat menyampaikan kebutuhan riil di tingkat akar rumput.
“Kolaborasi tiga unsur ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dibanding jika program hanya dirancang oleh pemerintah daerah sendiri. Pelibatan tersebut, juga dapat membantu pemerintah menemukan potensi-potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal,” katanya.
Freddy menyebut, Kalteng memiliki sejumlah sektor yang masih bisa didorong lebih jauh untuk menambah PAD, seperti pariwisata, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai ketiga sektor ini justru memerlukan keterlibatan akademisi dan pelaku usaha secara khusus, mengingat kompleksitas pengembangannya tidak bisa hanya mengandalkan kajian internal pemerintah.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyusun program peningkatan PAD,” ujarnya.
Menurutnya, upaya menaikkan PAD memang harus terus dilakukan seiring kebutuhan pembangunan daerah yang kian besar. Namun demikian, peningkatan pendapatan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian angka, melainkan juga perlu diiringi tata kelola yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Selain mendorong pelibatan multi-pihak, Freddy juga menegaskan, setiap program yang disusun bersama akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat itu harus tetap dijalankan secara terbuka dan akuntabel.
“PAD harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat secara nyata hasil dari PAD yang mereka bayarkan. Jika inovasi dan transparansi berjalan seiring, penerimaan daerah dapat meningkat dan manfaatnya akan semakin dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan,” paparnya. (din/red2)
