wajahborneo.com, Palangka Raya — Persoalan kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (Nakes) di pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menyisakan persoalan yang tak kunjung selesai.
Selain persoalan infrastruktur. Kekurangan tenaga pendidik serta minimnya tenaga kesehatan (nakes) masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat di wilayah terpencil yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng.
Terkait itu, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Nafsiah, Senin, 8 Juni 2026, mendesak pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota segera memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut.
“Keluhan mengenai kekurangan guru, dan tenaga kesehatan masih banyak disampaikan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah,” katanya.
Meski secara kewenangan kata Nafsiah, penyediaan guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), termasuk penguatan layanan di tingkat puskesmas, berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Meski begitu, kata Nafsiah, pemerintah provinsi tetap memegang peran strategis melalui dukungan koordinasi serta program fasilitasi lintas sektor kepada daerah.
Untuk itu katanya, seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat memperkuat sinergi agar persoalan pelayanan dasar tidak terus berulang setiap tahun dan dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas pembangunan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses pembangunan, dapat direspons melalui langkah-langkah nyata sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Nafisah menjelaskan, persoalan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan itu bukan sekadar menghambat mobilitas warga. Namun, turut berdampak langsung pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Tengah.
“Penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa ditangani sepihak oleh pemerintah provinsi maupun daerah saja. Harus ada kolaborasi yang kuat antara kedua tingkat pemerintahan tersebut, agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” paparnya. (din/red2)
