wajahborneo.com, Palangka Raya — DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan. khususnya menyusul kondisi memprihatinkan di Puskesmas Tangkiling, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dinilai kewalahan akibat beban pelayanan yang tinggi tidak diimbangi dengan jumlah tenaga medis yang memadai.
Itu diungkapkan komisi yang membidangi urusan kesehatan di DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, saat melakukan reses perseorangan ke Puskesmas Tangkiling, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kamis, 27 Agustus 2026.
Faridawaty mengungkapkan, Puskesmas Tangkiling saat ini hanya ditopang oleh empat tenaga medis, yang terdiri atas dua dokter PNS, satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan satu tenaga kontrak.
“Jumlah tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan standar pelayanan ideal yang semestinya memiliki 14 tenaga kesehatan, satu fisioterapis medis, satu terapis psikologis, serta tenaga kesehatan lingkungan (Kesling) yang hingga kini masih kosong,” katanya
“Pemenuhan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas utama untuk memperkuat operasional puskesmas. Kondisi yang ada saat ini jauh dari kata cukup untuk menunjang standar pelayanan yang optimal,” sambungnya.
Krisis tenaga medis ini semakin mendesak mengingat tingginya mobilitas dan volume pasien di lapangan. Setiap harinya, Puskesmas Tangkiling rata-rata melayani 40 hingga 50 pasien umum, ditambah operasional Unit Gawat Darurat (UGD) yang harus siaga 24 jam penuh. Beban kerja kian bertambah karena fasilitas ini tidak hanya melayani warga setempat, tetapi juga kerap menerima rujukan pasien dari luar kota.
Faridawaty menginginkan adanya penambahan formasi dokter dan tenaga Kesling. DPRD katanya, akan mendorong agar pembenahan SDM ini berjalan paralel dengan penyelesaian masalah infrastruktur penunjang.
Dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp9 miliar yang telah diajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pemerintah Kota Palangka Raya, persoalan fasilitas rawat inap, rehabilitasi gedung sejak 2007, hingga kepastian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat segera direalisasikan demi menjamin mutu kesehatan masyarakat.
Faridawaty menegaskan, hasil reses tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palangka Raya, untuk mendorong penambahan formasi tenaga medis serta memastikan agar ada solusi dalam waktu dekat.
“Kami tidak ingin ini hanya berhenti di kunjungan. Kami akan kawal terus sampai ada perbaikan, karena ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (din/red2)
