wajahborneo.com, Palangka Raya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengevaluasi ulang kebijakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dinilai belum memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, bahkan mengusulkan agar BUMD yang terus merugi dan bergantung pada suntikan dana APBD untuk dibubarkan.
“BUMD yang sering mendapat suntikan dana itu sebaiknya dihapuskan,” kata Riska usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalteng bersama tingkat komisi dan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang turut membahas evaluasi kinerja sejumlah BUMD, Selasa, 14 Juli 2026.
Riska menilai, dari sekian BUMD yang dimiliki Pemprov Kalteng, hanya segelintir yang benar-benar produktif dan menyumbang pendapatan bagi kas daerah. Ia mencontohkan Bank Kalteng sebagai salah satu BUMD yang dinilai berjalan baik dan layak menjadi fokus penguatan modal ke depan.
Menurutnya, ketimbang terus menambal BUMD yang merugi tanpa hasil jelas, pemerintah daerah semestinya mengonsentrasikan anggaran pada badan usaha yang telah terbukti mampu menopang PAD.
“Kalau kita menyuntik dana terus, anggaran itu pasti akan terus terpangkas,” ujarnya.
Selain persoalan BUMD, DPRD Kalteng turut menyoroti pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, termasuk sejumlah rumah dinas yang sudah tidak lagi ditempati aparatur sipil negara (ASN) aktif. Riska menyebut, sebagian rumah dinas tersebut masih dihuni oleh ASN yang telah pensiun.
Dia mengusulkan agar aset-aset tersebut dimanfaatkan melalui skema pinjam pakai atau disewakan kepada pihak lain sebagai sumber pendapatan tambahan bagi daerah. Namun, rencana itu masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk proses appraisal atau penilaian aset, sebelum dibahas kembali bersama OPD terkait.
“Kita punya aset yang terbengkalai yang tidak dipakai. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk sumber peningkatan PAD,” katanya. (din/red2)
