wajahborneo.com, Seruyan — Memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan menciptakan tertib administrasi pemerintahan daerah serta mendukung kelancaran pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyelenggarakan rapat paripurna ke-11 dengan agenda pidato pengantar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang penyampaian dua draf rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Seruyan, di Aula Paripurna DPRD Seruyan, Selasa, 17 November 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, dan dari eksekutif dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, 14 anggota DPRD Seruyan, kepala perangkat daerah, SOPD dan FKPD.
Ketua Bapemperda DPRD Seruyan, Arahman mengatakan, dua draf Raperda tersebut berisikan tentang TJSLP dan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Seruyan Raya, Sembuluh Raya, Danau Seluluk, Batu Ampar, Natai Kelampai, Suling Tambun, Sepan Biha, dan Seruyan Hulu Utara.
Arahman mengatakan, terkait dengan Raperda TJSLP belum sepenuhnya mencerminkan asas kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan skala dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan. Di mana perusahaan hanya mengalokasikan dana dalam jumlah tertentu tanpa memastikan program yang berjalan benar-benar bermanfaat, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
”Kami berharap Raperda ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban TJSLP, menciptakan tertib administrasi pemerintahan daerah, mendukung kelancaran pelaksanaan program, serta mencegah timbulnya permasalahan administratif dan konflik sosial di kemudian hari,” ujarnya.
Sedangkan, Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan, diajukan karena masih ditemukannya ketidaksesuaian penulisan nama desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010 (perubahan pertama atas Perda No. 4 Tahun 2008).
”Terdapat kesalahan penulisan nama desa sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 5, Pasal 12 angka 7, Pasal 13 ayat (1) angka 7, dan Pasal 16 angka 13,” katanya.
Arahman menjelaskan, kesalahan tersebut menimbulkan komplikasi administratif, khususnya dalam proses pencairan dana desa dan pelaksanaan administrasi pemerintahan lainnya yang memerlukan kesesuaian data antara dokumen hukum, administrasi pemerintahan, dan sistem aplikasi pemerintah. Serta menghambat pelayanan publik, memperlambat proses administrasi, bahkan menimbulkan penolakan sistem dalam pelayanan berbasis elektronik.
”Kami berharap Raperda ini dapat memberikan kepastian hukum, menciptakan tertib administrasi pemerintahan daerah, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta mencegah timbulnya permasalahan administratif di kemudian hari bagi pemerintah desa maupun masyarakat,” jelasnya.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto

