Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, saat diwawancara Senin, 14 September 2026, mengatakan keterbatasan sarana dan prasarana (Sarpras) menjadi kendala yang dihadapi MPA dalam menangani karhutla.
Eko menyebut, kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian bersama karena MPA memiliki peran penting dalam menangani karhutla di wilayahnya masing-masing.
“Kami menanggapi serius keluhan terkait keterbatasan sarana dan fasilitas yang selama ini dihadapi para MPA di tingkat desa dan kelurahan. Serta berjanji akan segera menyuarakan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.
Dia menjelaskan, dukungan fasilitas bagi MPA berhubungan langsung dengan ketersediaan anggaran, termasuk dana operasional. Untuk itu, perlu dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan MPA, termasuk apakah berada di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau memiliki struktur sendiri.
“MPA ini berada di garda terdepan dan mereka bekerja siang-malam. Jika keberadaan mereka di-SK-kan secara resmi, sudah seyogianya mendapat dukungan fasilitas, sarana pemadaman, hingga insentif yang memadai,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, menambahkan perlunya alokasi anggaran dan perhatian khusus bagi MPA agar proses pemadaman dan pencegahan Karhutla di tingkat tapak bisa berjalan lebih maksimal.
“Kalau memang di-SK-kan resmi, ya harus disupport. Karena memang mereka membantu untuk penanganan karhutla di lingkungan masing-masing, apa lagi saya lihat juga mereka standby ya siang malam,” jelasnya.
Eko berharap, agar ke depan peran MPA dapat lebih diperhatikan karena MPA juga berperan penting dalam membantu penanganan karhutla di tingkat desa.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
