wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah situasi fiskal yang menantang. Ia menilai langkah efisiensi perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Masing-masing daerah pasti merasakan dampaknya. Tapi yang terpenting, efisiensi jangan sampai mengorbankan penerima manfaat, terutama program seperti Kartu Huma Betang yang akan mulai berjalan tahun depan,” kata Agustiar seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, dengan agenda Pidato Pengantar Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, dan dihadiri jajaran eksekutif Pemprov Kalteng.
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi pendukung DPRD—PDIP, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN—menyatakan sepakat menerima Nota Keuangan dan Raperda RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Meski begitu, masing-masing fraksi turut memberikan catatan dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.
Arton menuturkan, seluruh masukan dari fraksi akan dijawab secara resmi oleh pihak eksekutif dalam rapat berikutnya.
“Tanggapan dari Gubernur Kalteng akan menjadi agenda penting pada paripurna mendatang,” ujarnya.
Pembahasan RAPBD ini menjadi momentum awal bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran tahun 2026 disusun dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Semoga melalui proses ini, kita bisa bekerja lebih profesional dan berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah anggaran daerah,” jelasnya. (din/red2)
