wajahborneo.com, Seruyan – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar mengalokasikan belanja daerah untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat kecil, penanggulangan kemiskinan dan perhatian kepada masyarakat wilayah pedesaan dan terpencil.
”Kami berharap agar belanja daerah dapat dihemat, benar-benar diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kepada kepentingan rakyat,” kata Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Seruyan, Hadinur saat menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Pidato Pengantar Bupati Seruyan terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2027, di Aula Paripurna DPRD Seruyan, Selasa, 20 Oktober 2026.
Paripurna ke-9 tersebut dipimpin Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Wakil Ketua II DPRD Seruyan, Muhtadin, hadir dari eksekutif Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr Bahrun Abbas, 13 anggota DPRD Seruyan, kepala perangkat daerah, SOPD, dan FKPD.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Fraksi Golongan Karya (Golkar), Sukran Ma’mun mengemukakan, Fraksi Golkar mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui penggalian potensi yang sah, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta tata kelola yang transparan tanpa membebani masyarakat. Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap belanja yang belum mendesak serta memastikan program prioritas memiliki sasaran terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Kami memahami penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dapat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, belanja daerah hendaknya disusun secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Sementara, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya adil sejahtera (Gerindra-PKS), Citra Yudha DJ Itam menuturkan, APBD merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, APBD tidak hanya memenuhi aspek administratif dan formalitas penganggaran, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
”Penyusunan APBD harus mengutamakan kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Disisi lain, Ketua Fraksi Pan Hanura, Bejo Riyanto mengutarakan, Fraksi PAN Hanura telah mencermati penyampaian Raperda APBD Kabupaten Seruyan TA 2027.
Fraksi menilai Raperda APBD TA 2027 masih memerlukan banyak perbaikan dan penyesuaian, terutama terhadap situasi dan kondisi yang terjadi riil saat ini, baik situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat maupun situasi dan kondisi pada birokrasi pemerintahan daerah.
”Kami memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta program prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Kebangkitan Pembangunan Demokrasi Nasional, M. Elmi Setiawan, menegaskan target PAD Kabupaten Seruyan TA 2027 ditetapkan sebesar 218,4 miliar. Target tersebut perlu dikaji secara komprehensif dan objektif dengan melibatkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan perbankan agar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance serta manajemen keuangan publik yang sehat.
”Kami menyarankan setiap penganggaran harus didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya secara riil dan konsisten, bukan melompat berdasarkan asumsi kosong yang berisiko menimbulkan defisit anggaran,” tegasnya.
- Kontributor : Said Muhamad Dandi
- Editor : Bam Hermanto
