wajahborneo.com, Palangka Raya — Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila perusahaan daerah menerapkan tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
Penerapan manajemen profesional akan membuat BUMD lebih sehat secara bisnis, memiliki daya saing lebih kuat, sekaligus lebih siap memanfaatkan peluang usaha yang berpotensi mendongkrak pendapatan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hero Harapanno Mandouw, di Palangka Raya, Senin, 27 Juli 2026 mengatakan, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“BUMD harus dikelola dengan pola pikir bisnis yang profesional. Jika dikelola dengan baik, perusahaan daerah bisa meningkatkan PAD sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Selain aspek bisnis, Hero menilai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan daerah.
“Setiap kebijakan dan proses pengelolaan BUMD harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lembaga pengawas,” katanya.
Lebih lanjut, Hero mengingatkan agar pengisian jabatan-jabatan strategis di lingkungan BUMD tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan nonprofesional. Ia menekankan posisi tersebut harus diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak yang baik, agar perusahaan mampu dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
“Saya optimis dengan manajemen profesional serta dukungan SDM berkualitas, BUMD di Kalimantan Tengah dapat berkembang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah,” jelasnya. (din/red2)
