ωajàhßörneo.cóm, Palangka Raya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat segera melunasi kekurangan dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pelunasan dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan daerah dan menopang program pembangunan di provinsi Kalteng.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, Rabu, 2 September 2026, mengatakan dana kurang bayar tersebut berasal dari akumulasi sejumlah komponen yang hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Sebenarnya utang atau kurang bayar pemerintah pusat ke daerah kita itu cukup banyak, jumlahnya mencapai Rp1 triliun lebih. Ini jika kita hitung total keseluruhan dari dana yang urung ditransfer tersebut,” katanya.
Arton berharap seluruh kewajiban itu dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2027. Kepastian pembayaran, menurutnya, akan memberi pemerintah daerah ruang fiskal yang lebih kuat.
“Kami sangat berharap, setidaknya pada tahun 2027 nanti, kekurangan-kekurangan transfer ini bisa diselesaikan seutuhnya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, tambahan anggaran dari pelunasan dana kurang bayar dapat membantu Pemprov Kalteng menjalankan program pembangunan yang membutuhkan dukungan pendanaan.
Minta Alokasi Transfer Ditambah
Selain menagih dana yang tertunda, DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah pusat meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun mendatang. Arton menyebut Kalteng masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, sehingga dukungan fiskal dari pusat tetap diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Arton menginginkan pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan daerah serta kontribusi Kalteng terhadap perekonomian nasional dalam menentukan besaran transfer.
“Pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata. Kalteng masih membutuhkan dukungan yang besar, khususnya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” tegasnya. (din/red2)
