wajahborneo.com, Palangka Raya — Penanganan stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng) memerlukan keterlibatan menyeluruh dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya bertumpu pada satu sektor terkait semata. Sinergi lintas instansi menjadi faktor penentu keberhasilan program penurunan angka stunting di daerah ini.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, Jumat, 17 Juli 2026 mengatakan upaya pemerintah daerah menekan prevalensi stunting jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar kekurangan asupan gizi pada anak.
Menurut Bryan, sejumlah aspek turut memengaruhi kondisi tumbuh kembang anak, mulai dari tingkat pendidikan keluarga, pola pengasuhan, kondisi kebersihan lingkungan, hingga taraf perekonomian rumah tangga.
Bryan menjelaskan, keterkaitan antarfaktor tersebut membuat pendekatan penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kalau hanya mengandalkan Dinas Kesehatan saja, hasilnya tidak akan maksimal. Semua OPD punya peran masing-masing yang harus dijalankan secara bersamaan,” katanya.
Bryan mencontohkan, Dinas Pendidikan bisa turut ambil bagian dengan memberikan edukasi terkait pola hidup sehat dan cara pengasuhan yang tepat bagi keluarga. Sementara itu, Dinas Sosial diharapkan mampu berperan aktif dalam mendata sekaligus mendampingi keluarga-keluarga yang termasuk kategori rentan mengalami masalah gizi.
Menurut Bryan, tanpa adanya koordinasi yang solid antarinstansi, program-program penurunan stunting berisiko tidak menyentuh sasaran secara tepat dan kurang memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh warga. (din/red2)
