wajahb👁️rneo.com, Palangka Raya — Di tengah tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menyerukan agar efisiensi anggaran tidak dijadikan alasan untuk memangkas program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Benar, kita harus realistis dengan kondisi fiskal. Tapi jangan sampai efisiensi diterjemahkan sebagai penghentian program penting. Justru di saat sulit seperti ini, prioritas harus lebih jelas agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” katanya, Selasa, 23 September 2025.
Politisi Partai Golkar ini menekankan, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi harus menjadi fokus utama. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut ketenangan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Kalau harga-harga tidak stabil, masyarakat kecil yang paling dulu merasakan dampaknya. Maka jangan sampai efisiensi justru menurunkan kualitas layanan dasar,” ujarnya.
Sudarsono menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memotong anggaran semata, tetapi mengoptimalkan setiap rupiah agar lebih berdampak. Pemerintah daerah, katanya, harus berani berinovasi dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak efektif.
“Efisiensi sejati itu ketika pelayanan tetap berjalan maksimal dengan sumber daya terbatas. Jangan cuma efisien di atas kertas, tapi di lapangan justru masyarakat dikorbankan,” tandasnya.
Sudarsono mendorong setiap perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar perencanaan lebih matang dan anggaran digunakan tepat sasaran. Dengan begitu, keterbatasan fiskal bisa menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen pembangunan.
“Kita harus cerdas menyeleksi mana program yang mendesak, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa diefisiensikan tanpa mengganggu kepentingan publik. Efisiensi bukan soal berhemat semata, tapi soal tanggung jawab moral. Uang negara harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tegasnya. (din/red2)
