wajahborneo.com, Palangka Raya – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejurus dengan kelangkaan Solar bersubsidi kian menghimpit kehidupan para nelayan tradisional di Kalimantan Tengah (Kalteng). Alih-alih membawa pulang rezeki, para nelayan ini kini justru dihantui kerugian setiap pulang melaut.
Kondisi pelik ini memicu keprihatinan. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, Rabu, 6 Mei 2026 mengungkapkan keterbatasan akses terhadap Solar subsidi telah memaksa sebagian besar nelayan kecil mengambil keputusan pahit dengan mengurangi frekuensi melaut.
Bagi nelayan tradisional, Solar bukan sekadar bahan bakar, melainkan urat nadi penghidupan. Ketika pasokan bersubsidi mengering di SPBU atau agen resmi, mereka dihadapkan pada pilihan dilematis. Membeli BBM nonsubsidi berarti siap menanggung lonjakan biaya operasional yang belum tentu bisa tertutupi oleh hasil tangkapan yang kian menentu.
“Ketika Solar subsidi sulit diperoleh, otomatis biaya operasional meningkat tajam. Ini yang membuat nelayan kecil paling terdampak. Mereka terpukul dari dua sisi, biaya modal naik, tapi harga jual ikan di pasar tidak bisa dinaikkan sembarangan,” katanya.
Siti Nafsiah menilai, badai ekonomi akibat fluktuasi harga energi ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal, seperti nelayan, menjadi pihak yang paling rapuh.
Kondisi ini kontras dengan sektor industri atau perusahaan berskala besar yang dinilai masih memiliki bantalan finansial kokoh untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya produksi. Lebih jauh, efek domino dari persoalan BBM ini diprediksi akan merembet secara luas.
Meningkatnya ongkos angkut logistik di perairan maupun darat perlahan mulai mengerek naik harga sejumlah komoditas bahan pokok di berbagai pasar tradisional di Kalimantan Tengah.
Melihat kondisi di lapangan, Komisi II DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tidak tinggal diam.
Perlu ada langkah konkret untuk memastikan kuota Solar bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Siti Nafsiah berharap pemerintah segera memperketat pengawasan distribusi di lini bawah, sekaligus memangkas jalur birokrasi yang menyulitkan nelayan kecil mendapatkan hak mereka.
“Kami meminta langkah pengawasan distribusi dapat diperketat secara konsisten. Ketersediaan Solar subsidi harus tetap terjamin di kantong-kantong nelayan, agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin tertekan dan mereka bisa terus menyambung hidup,” paparnya. (din/red2)
