ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Kebijakan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan di Barito Utara sebaiknya tidak mengorbankan ruang kelas dan hak anak untuk belajar.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, Jumat, 10 Juli 2026, menegaskan hal itu saat menanggapi rencana pelebaran sejumlah ruas jalan di Kota Muara Teweh. Ia meminta pembangunan tetap menjamin layanan pendidikan berjalan normal.
Nurul menilai, langkah Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Barito Utara sudah tepat. Kedua dinas itu lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangka Raya.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintah itu menjadi pagar agar proyek berjalan sesuai aturan. Setiap tahapan yang menyangkut aset dan fasilitas pendidikan, kata dia, harus terencana dan terbuka kepada publik. Kepentingan peserta didik harus ditempatkan paling depan.
“Kita tidak menolak pelebaran jalan, karena infrastruktur merupakan kebutuhan warga. Namun perlu diingat, pelaksanaan di lapangan tidak boleh mengusik aktivitas sekolah,” ujarnya.
Nurul berharap urusan administrasi dan koordinasi antarinstansi segera tuntas. Dengan begitu, program pelebaran jalan bisa direalisasikan tanpa mengurangi hak siswa mendapat layanan pendidikan yang layak.
“DPRD siap mendukung program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, selama perencanaannya matang dan berpihak pada kepentingan publik,” jelasnya. (tio/bam/red2)
