wajahborneo.com, Sampit – Mempercepat penanganan ruas jalan menuju kecamatan dan desa di-wilayah pedalaman Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diambil alih provinsi.
Kabar tersebut didapat setelah Pj Bupati Seruyan diwakili staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Tunjarsyah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), Budi Purwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Seruyan, Budi Rahman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di Rumah jabatan (Rujab) Bupati Kotawaringin Timur di Sampit, Sabtu, 9 November 2024 pekan lalu.
Adapun ruas jalan di Kabupaten Seruyan ruas jalan yang akan ditingkatkan menjadi jalan provinsi diantaranya;
- Simpang Amin Jaya 2 – Batas Arut Utara (Parit Cina) Kecamatan Seruyan Tengah.
- Jalan Rantau Pulut – HPH Somad Kecamatan Seruyan Tengah;
- Jalan Somad – Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu;
Dikatakan Tunjarsyah, infrastruktur jalan memegang peran strategis dalam pembangunan suatu wilayah untuk mendukung aktivitas perekonomian seperti perkebunan dan pariwisata dan pembangunan sektoral lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan air bersih.
“Di Kabupaten Seruyan infrastruktur jalan diharapkan dapat mempercepat perkembangan wilayah dan juga mendukung program pemerintah untuk mempercepat arus barang dan jasa, informasi dan mengurangi disparitas antara daerah hulu dan hilir,” ujarnya.
Dalam paparannya, Kadis PUPR Kabupaten Seruyan, Budi Rahman menyampaikan untuk ruas jalan Kuala Pembuang menuju Simpang Bangkal akan dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Diharapkan, koordinasi lintas sektor ini dapat mempercepat proses penyelesaian proyek demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.
Sementara, Kadis PUPR Prvinsi Kalteng, Salahudin mengatakan, rapat ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Salahudin menggaris bawahi pentingnya sinergi antar kabupaten untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh dan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor-sektor vital seperti air bersih, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.
““Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (red3)
