Perkuat Sinergi Legislatif Daerah, Ketua DPRD Kalteng Hadiri Munas ADPSI-ASDPSI di Bandung

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, H Pajarudinnoor, menghadiri Munas I ADPSI dan ASDPSI Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin, 5 Mei 2025. Foto/Ist

wajab👁️rneo.com, Bandung — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong, bersama Sekretaris DPRD Kalteng H Pajarudinnoor, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDPSI) Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 5 Mei 2025.

Munas yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar DPRD provinsi se-Indonesia, sekaligus menjawab tantangan strategis pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Dalam sambutannya, Arton S Dohong menekankan peran vital ADPSI sebagai wadah strategis untuk menyatukan suara dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

“ADPSI adalah jembatan sinergi antara pusat dan daerah. Kita perlu terus memperkuat koordinasi agar kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kalteng H Pajarudinnoor menyatakan bahwa ASDPSI memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan sekretariat DPRD.

“ASDPSI menjadi ruang berbagi inovasi dan solusi untuk mendukung profesionalisme serta efisiensi kerja Sekretariat DPRD di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain menjadi ajang silaturahmi antar pimpinan dan sekretaris DPRD dari seluruh provinsi, Munas ini juga membahas agenda strategis seperti pemilihan pengurus baru, perumusan program kerja 2025–2030, dan diskusi tematik seputar penguatan otonomi daerah dan optimalisasi pelayanan publik.

“Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penting demi memperkuat posisi DPRD sebagai mitra aktif pemerintah daerah dalam pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berbasis kearifan lokal,” paparnya. (din/red2)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Exit mobile version