wajahborneo.com, Balikpapan — Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci utama menghindari terjadinya tumpang tindih program kerja.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, dr. Linae Victoria Aden, saat menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di
Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mengadopsi standar instrumen pembangunan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional.
“Kehadiran kami memastikan instrumen pembangunan di Kalteng bersatu dalam nada yang sama dengan visi nasional. Termasuk didalamnya mengenai efisiensi birokrasi dan ketepatan sasaran anggaran,” ujar dr. Linae Victoria Aden.
Dijelaskan Linae, dalam kesempatan tersebut penghargaan juga diberikan kepada Pemda yang berhasil melakukan terobosan di bidang inovasi pelayanan publik. Inovasi ini mencakup pelayanan birokrasi yang membutuhkan waktu singkat tanpa menunggu lama.
Selain itu, dia menambahkan, pengelolaan APBD harus transparan dan bebas temuan. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu menyentuh hingga masyarakat bawah.
“Hasil forum orkestrasi ini menjadi bahan evaluasi internal. Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Kalteng bergerak tegas, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di tahun 2026,” jelasnya. (din/red2)
