Plh Sekda Pimpin Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Seruyan

Plh Sekda Seruyan saat memimpin rapat FGD penanganan konflik di Kabupaten Seruyan, di Aula Kesbangpol Seruyan, Kamis, 25 Juni 2026. Foto/Ist

wajahborneo.com, Seruyan – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, memimpin Focus Group Discussion (FGD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Seruyan tahun 2026 di Aula Kesbangpol, Kamis, 25 Juni 2026.

Bahrun Abbas mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergitas antarinstansi dalam menjaga stabilitas wilayah serta meningkatkan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di Kabupaten Seruyan. Adapun kegiatan yang dibahas, di antaranya sinergitas peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam menjaga stabilitas wilayah, isu-isu strategis terkait situasi dan kondisi di setiap kecamatan serta dampak inflasi dan perkembangan ekonomi global terhadap wilayah Kabupaten Seruyan, serta langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.

“Pada beberapa daerah masih terdapat konflik lahan yang menjadi perhatian bersama. Potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat perlu diantisipasi. Deteksi dini dan langkah pencegahan perlu dilakukan agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan pelaksanaan Pilkades Serentak menjadi salah satu fokus perhatian Tim Terpadu dalam waktu dekat. Tahapan Pilkades berpotensi menimbulkan dinamika sosial yang perlu diantisipasi sejak dini melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

“Saya berharap kita mampu mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkades dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang tepat sehingga seluruh tahapan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” katanya.

“Saya berharap forum ini bukan hanya sekadar rutinitas instansi. Untuk itu, ke depan pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut bagi pimpinan daerah bersama unsur Forkopimda,” jelasnya.


  • Kontributor : Said Muhamad Dandi
  • Editor            : Bam Hermanto

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

copyright@wajahborneo.com

error: Content is protected !!
Exit mobile version