Rakor Karhutla di Kecamatan Teweh Selatan: DPRD Barito Utara Siap Dukung Penambahan Anggaran

Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini dan anggota saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan Karhutla bersama jajaran Pemkab dan Forkopimda di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa, 15 September 2026. Foto/Ist/sekretariat DPRD

ωajàhßörneo.cóm, Barito Utara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menyebabkan kabut asap dan kekeringan di sejumlah wilayah.

Komitmen tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara H. Taufik Nugraha, H. Nurul Anwar dan Hj. Nety Herawati saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan Karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa, 15 September 2026.

Rakor tersebut juga dihadiri langsung Bupati, H. Shalahuddin, Ketua DPRD, Hj. Mery Rukaini beserta anggota, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Sejumlah anggota DPRD Barito Utara tampak mengikuti Rakor Karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa, 15 September 2026. Foto/Ist/wajahborneo.com

H. Taufik Nugraha mengatakan DPRD siap mendukung berbagai langkah yang diperlukan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla, termasuk pemenuhan kebutuhan di lapangan. “Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh unsur, baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun pihak terkait lainnya. Dengan kerja sama tersebut, kebakaran diharapkan dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas.

Sementara itu, H. Nurul Anwar mengatakan terdapat dua poin utama yang harus menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi karhutla saat ini, yakni penanganan kebakaran yang sudah terjadi dan pencegahan agar api tidak semakin meluas.

“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat bahwa ada penanganan dan ada pencegahan. Penanganan bagaimana kita menangani supaya ini tidak merambah terlalu besar,” ujarnya.

H Nurul Anwar menilai kondisi kabut asap saat ini sudah cukup serius sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, ketersediaan belanja tidak terduga (BTT) perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan penanganan.

“Saya masih ingat bahwa belanja tak terduga kita kurang lebih sisa Rp10 miliar. Kalau bisa ini ditambah anggarannya,” ujarnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan DPRD siap memberikan dukungan apabila pemerintah daerah membutuhkan tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan karhutla dan kabut asap.

“Pada intinya DPRD siap mendukung tambahan anggaran yang sekiranya kepentingannya untuk penanganan asap,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan. Dia mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan dari orang tua siswa terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat.

“Hari ini kami banyak menerima whatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah. Apabila kondisi kabut asap semakin pekat dan tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan, sekolah perlu mendapat arahan yang jelas untuk menerapkan pembelajaran dari rumah,” jelasnya.

“Kami minta penegasannya kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,” tegasnya. (tio/bam/red2)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

error: Content is protected !!
Exit mobile version